WHO SEARO Bangun Kerangka AI Berbasis Bukti untuk Layanan Primer: Momentum bagi Fasyankes Indonesia

Pada 10 Juni 2026, WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO) dan The George Institute for Global Health, India, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Project Collaboration Agreement) untuk memperkuat implementasi intervensi kesehatan digital dan kecerdasan buatan (AI) berbasis bukti di layanan kesehatan primer dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM). Perjanjian yang berlaku mulai 1 April 2026 hingga 31 Maret 2028 ini mencakup seluruh 11 negara anggota WHO SEARO — termasuk Indonesia.

Ini bukan sekadar kolaborasi riset biasa. Kolaborasi ini menandai pergeseran pendekatan global terhadap AI di sektor kesehatan: dari eksperimentasi laboratorium menuju penerapan bertanggung jawab yang didukung bukti ilmiah nyata di lapangan. Bagi fasyankes primer Indonesia — puskesmas, klinik pratama, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) — implikasinya layak dicermati sejak sekarang.

Beban PTM dan Kesenjangan Layanan Primer di SEARO

Latar belakang kolaborasi ini bukan sekadar minat teknologi. WHO SEARO mencatat bahwa PTM — meliputi penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan penyakit paru kronis — menyumbang lebih dari separuh kematian di kawasan Asia Tenggara. Yang lebih mengkhawatirkan, hampir separuh dari kematian akibat PTM ini terjadi sebelum usia 70 tahun — kematian dini yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah atau ditunda dengan deteksi dan tata laksana lebih awal.

Namun, sistem layanan kesehatan primer di sebagian besar negara anggota SEARO masih kekurangan kapasitas untuk mendeteksi dan mengelola PTM secara efektif — terutama di komunitas yang jauh dari pusat kesehatan perkotaan, di mana tenaga kesehatan terkonsentrasi. Kondisi treatable sering kali tidak terdeteksi atau dikelola dengan buruk di tingkat komunitas.

Di Indonesia, gambaran ini sangat nyata: hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan jutaan kasus hipertensi, prediabetes, dan dislipidemia yang terdeteksi — namun kapasitas puskesmas dan klinik pratama untuk mengelola tindak lanjut berkelanjutan masih menjadi titik lemah sistem.

Tujuh Agenda Kolaborasi: Lebih dari Sekadar Teknologi

Yang membedakan kolaborasi WHO SEARO–George Institute dari proyek AI kesehatan sebelumnya adalah penekanannya pada implementasi yang bertanggung jawab dan berbasis bukti — bukan sekadar pengadaan teknologi. Tujuh agenda utama kolaborasi ini mencakup:

1. Memajukan ilmu implementasi (implementation science) untuk intervensi digital health di layanan primer, khususnya untuk pencegahan dan tata laksana PTM.
2. Menghasilkan bukti lapangan nyata mengenai efektivitas, kelayakan, skalabilitas, cost-effectiveness, dan dampak ekuitas program digital health yang terintegrasi dalam sistem kesehatan.
3. Mendukung pengembangan panduan, kerangka kerja, dan alat untuk merancang serta mengimplementasikan program digital health berbasis AI yang selaras dengan strategi digital health WHO.
4. Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas melalui lokakarya teknis dan platform pembelajaran kolaboratif bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan implementor.
5. Memperkuat kerja sama dengan kementerian kesehatan dan mitra global untuk mengintegrasikan inovasi digital health ke dalam program nasional.
6. Membuat dan menyebarluaskan panduan teknis, kerangka evaluasi, dan toolkit untuk penerapan AI yang bertanggung jawab dalam sistem kesehatan di negara berpenghasilan rendah-menengah (LMIC).
7. Mendukung WHO dalam menyelenggarakan dialog regional tentang tata kelola etika AI, privasi data, dan standar interoperabilitas.

"Negara-negara sedang bergerak melampaui eksperimentasi teknologi menuju penerapan yang bertanggung jawab dan berbasis bukti — dan itulah yang sedang kami bangun bersama." — WHO SEARO, Juni 2026.

Relevansi Langsung bagi Indonesia dan Fasyankes Primer

Indonesia sebagai negara anggota WHO SEARO berdiri di posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan keluaran kolaborasi ini secara langsung. Ada tiga area relevansi terpenting bagi fasyankes primer di tanah air.

Pertama, kerangka tata kelola etika AI dan standar interoperabilitas yang sedang dibangun dapat menjadi referensi bagi Kemenkes dalam memperkuat ekosistem SATUSEHAT — khususnya dalam menentukan standar minimum integrasi RME yang aman dan dapat diaudit, serta dalam mengevaluasi aplikasi klinis berbasis AI yang mulai banyak ditawarkan ke fasyankes.

Kedua, bukti lapangan yang akan dihasilkan kolaborasi ini mengenai efektivitas intervensi digital health di layanan primer — termasuk di negara dengan profil sistem kesehatan yang mirip Indonesia — akan memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan adopsi AI yang selama ini masih banyak bersandar pada klaim vendor atau hasil studi dari negara maju dengan konteks berbeda.

Ketiga, platform peningkatan kapasitas — lokakarya, webinar, dan materi pembelajaran kolaboratif — yang dihasilkan kolaborasi ini dapat menjadi sumber pelatihan bagi dokter dan tenaga kesehatan di puskesmas dan klinik pratama dalam memahami dan mengoperasikan alat berbasis AI secara aman dan tepat.

Posisi HIFDI

Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) menyambut kolaborasi WHO SEARO–George Institute sebagai konfirmasi global atas advokasi yang telah lama HIFDI perjuangkan: bahwa adopsi AI di fasyankes primer tidak cukup didorong oleh semangat inovasi semata — ia harus didukung bukti lapangan, standar tata kelola yang jelas, perlindungan data pasien, dan kapasitas SDM yang memadai.

HIFDI mendorong Kemenkes untuk secara aktif berpartisipasi dalam mekanisme kolaboratif yang dibangun WHO SEARO ini, terutama dalam tiga hal: pengembangan standar interoperabilitas RME yang kompatibel dengan framework regional, penyusunan kurikulum literasi digital AI bagi dokter dan tenaga kesehatan primer, serta pembangunan sistem evaluasi dampak yang mampu mengukur efektivitas nyata alat digital di puskesmas dan klinik pratama di lapangan — bukan hanya di lingkungan percontohan.

HIFDI juga mengingatkan bahwa kecepatan adopsi AI di fasyankes tidak boleh mendahului kesiapan regulasi. Tanpa panduan tata kelola yang jelas, fasyankes berisiko mengadopsi alat yang tidak tervalidasi atau yang mengekspos data pasien pada risiko keamanan yang tidak perlu.

Penutup

Kolaborasi WHO SEARO–George Institute menegaskan satu hal dengan jelas: era implementasi AI berbasis bukti di layanan primer sudah dimulai — bukan di masa depan, melainkan sekarang. Kawasan Asia Tenggara sedang membangun fondasi ilmiah dan regulasi untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab di fasyankes primer. Indonesia, sebagai anggota SEARO dengan beban PTM yang besar dan jaringan fasyankes primer yang luas, memiliki alasan kuat — dan kewajiban — untuk tidak melewatkan momentum ini.