Akses Layanan Kesehatan Asia-Pasifik Makin Terhimpit: Empat Jalur Teknologi dan Pelajaran bagi Fasyankes Primer Indonesia

Pada 2 Juni 2026, World Economic Forum (WEF) menerbitkan analisis bersama dua eksekutif Deloitte Asia Pasifik, Aloysius Teh dan Kavita Rekhraj, yang menyimpulkan satu hal tegas: akses layanan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik kini ditentukan lebih oleh geografi, pendapatan, usia, dan desain sistem — bukan oleh kebutuhan medis itu sendiri. Laporan ini merujuk riset Deloitte yang memetakan empat tekanan yang saling mengunci dan justru semakin parah, bukan mengendur.

Kawasan ini menaungi lebih dari 4,8 miliar penduduk. Hampir separuhnya diperkirakan hidup dengan kurang dari 8,30 dolar AS per hari pada 2025 — angka yang langsung membatasi kemampuan mereka mengakses layanan kesehatan secara tepat waktu. Temuan ini relevan bukan hanya untuk negara tetangga, tetapi juga menjadi cermin bagi Indonesia yang masih bergelut dengan kesenjangan akses fasyankes primer antarwilayah.

Empat Tekanan yang Saling Mengunci

Menurut laporan tersebut, permintaan terhadap layanan kesehatan meningkat tajam akibat populasi yang menua dan beban penyakit tidak menular yang di sejumlah negara menyumbang hampir 80 persen kematian. Di sisi lain, pasokan tenaga kesehatan justru tertekan — World Health Organization (WHO) memproyeksikan kekurangan 11 juta tenaga kesehatan secara global pada 2030, dengan Asia-Pasifik disebut sebagai kawasan yang paling terdampak.

Akibat ketimpangan demand-supply ini, biaya layanan kesehatan melonjak. Inflasi biaya kesehatan di kawasan ini diproyeksikan menembus lebih dari 12 persen pada 2025. Sementara itu, mutu layanan tetap tidak merata: hasil kesehatan seseorang lebih sering ditentukan oleh di mana ia tinggal, bukan oleh jenis layanan yang sebenarnya ia butuhkan.

Empat Jalur Teknologi yang Ditawarkan

Laporan WEF-Deloitte menawarkan empat jalur teknologi untuk menjawab keempat tekanan tersebut secara bersamaan. Pertama, menekan permintaan lewat pencegahan — skrining berbasis AI untuk kanker payudara yang sudah diterapkan di tingkat komunitas di India, atau platform penjangkauan digital di Selandia Baru yang memakai data demografis dan geospasial untuk menyasar program imunisasi secara lebih tepat.

Kedua, memperluas pasokan layanan tanpa harus memperbanyak tenaga kerja secara proporsional — melalui telehealth, USG jarak jauh yang sudah dijalankan di Jepang dan Taiwan untuk menjangkau pasien ratusan kilometer dari spesialis, serta platform pencitraan nasional di Singapura yang memproses puluhan ribu kasus per bulan dan memprioritaskan kasus mendesak dalam hitungan detik. Ketiga, menekan biaya lewat otomasi klaim, rekam medis yang saling terhubung, dan rumah sakit pintar berbasis IoT. Keempat, meningkatkan mutu lewat genomik skala populasi, biomarker digital, dan diagnostik berbasis AI yang lebih konsisten di radiologi maupun patologi.

Akses layanan kesehatan di Asia-Pasifik kini lebih banyak ditentukan oleh geografi, pendapatan, usia, dan desain sistem — bukan oleh kebutuhan medis seseorang.

Distribusi, Bukan Sekadar Teknologi: Catatan untuk Indonesia

Bagi Indonesia, jalur kedua dalam laporan ini — memperluas pasokan layanan tanpa memperbanyak tenaga kerja secara proporsional — paling relevan untuk direnungkan secara jujur. Kemenkes baru-baru ini mengonfirmasi proyeksi kekurangan 93.200 dokter umum secara nasional dalam sepuluh tahun ke depan. Namun akar masalah ini, sebagaimana berulang kali disampaikan HIFDI, bukan semata soal jumlah produksi dokter yang kurang dari 12.000–14.000 lulusan baru per tahun, melainkan persoalan maldistribusi: rasio dokter nasional yang berada di kisaran 1 dokter per 1.300 penduduk masih jauh terkonsentrasi di Jakarta dan Jawa, sementara puskesmas dan klinik di wilayah Indonesia Timur dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mengalami kekosongan tenaga yang kronis.

Model telehealth dan USG jarak jauh seperti yang dijalankan Jepang dan Taiwan menawarkan jalan keluar yang relevan untuk pola maldistribusi seperti ini — bukan dengan menambah dokter di kota besar, tetapi dengan menjangkau wilayah yang justru paling kekurangan tenaga melalui dukungan jarak jauh dari spesialis. Risikonya, jika adopsi teknologi semacam ini hanya diarahkan ke kota dan rumah sakit besar yang sudah lebih siap secara infrastruktur, transformasi digital justru akan menggandakan kesenjangan lama: bukan hanya kesenjangan dokter, tetapi juga kesenjangan akses teknologi.

Posisi HIFDI

Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) memandang kerangka empat jalur teknologi dalam laporan WEF-Deloitte ini sebagai referensi yang berguna, namun perlu diadaptasi dengan kacamata pemerataan, bukan sekadar efisiensi nasional rata-rata. HIFDI mendorong agar setiap rencana perluasan telehealth, USG jarak jauh, atau triase berbantuan AI di fasyankes primer Indonesia diprioritaskan dahulu untuk wilayah dengan kekosongan tenaga dokter paling kronis, bukan justru dimulai dari kota besar yang sudah relatif terlayani.

HIFDI juga menggarisbawahi tiga prasyarat kebijakan yang harus berjalan bersamaan dengan adopsi teknologi tersebut: pembaruan aturan kewenangan klinis (scope of practice) bagi perawat dan bidan di fasyankes primer terpencil agar dapat menjalankan triase berbantuan teknologi secara sah dan aman, interoperabilitas data yang matang melalui SATU SEHAT sebagai prasyarat sebelum skala nasional dijalankan, serta tata kelola standar validasi klinis AI yang jelas sehingga keputusan medis tetap berada di tangan dokter dan tenaga kesehatan yang kompeten. Pembiayaan transformasi digital primer ini juga tidak boleh dibebankan sepihak kepada fasyankes tanpa dukungan insentif dari Kemenkes dan BPJS Kesehatan.

Penutup

Laporan WEF-Deloitte menegaskan bahwa teknologi memang menawarkan pengungkit nyata untuk mengurangi tekanan permintaan, pasokan, biaya, dan mutu layanan kesehatan. Namun bagi Indonesia, pelajaran yang lebih mendasar adalah: tanpa kebijakan pemerataan yang sengaja dirancang untuk menjangkau wilayah 3T dan Indonesia Timur lebih dulu, transformasi digital fasyankes primer berisiko menjadi babak baru dari masalah lama — maldistribusi yang kini berpindah wujud dari kekurangan dokter menjadi kekurangan akses teknologi.