Setiap 24 Juni, Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional yang bertepatan dengan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pada 24 Juni 1951. Tahun 2026 ini istimewa karena bertepatan dengan HUT ke-75 IBI — tiga perempat abad organisasi profesi yang menaungi ratusan ribu bidan di seluruh pelosok negeri, dari rumah sakit besar di kota hingga Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) di desa-desa terpencil.

Peringatan nasional ini juga melengkapi Hari Bidan Sedunia yang telah dirayakan secara global pada 5 Mei dengan tema "One Million More Midwives" — seruan akan kebutuhan satu juta lebih tenaga bidan di dunia untuk menutup kesenjangan layanan kesehatan ibu dan anak, terutama di negara berkembang.

Bukan Soal Jumlah, Tapi Distribusi

Tema global ini mudah disalahartikan sebagai semata soal kekurangan jumlah bidan secara nasional. Namun berbagai kajian tentang kebidanan di Indonesia justru menunjukkan pola yang lebih rumit: masalah utamanya bukan jumlah total bidan yang kurang, melainkan distribusi yang sangat tidak merata. Kota-kota besar mengalami kelebihan tenaga bidan, sementara kawasan Indonesia Timur, daerah perbatasan, dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) justru kekurangan secara kronis.

Di lapangan, pola ini berarti seorang bidan di wilayah terpencil bisa menangani puluhan ibu hamil sekaligus tanpa sarana memadai, sementara di kota besar persaingan antarbidan justru tinggi. Ketimpangan semacam ini menciptakan situasi rawan bagi ibu dan bayi di wilayah yang minim akses — persis pola maldistribusi yang juga dialami profesi dokter umum di Indonesia, hanya dengan wajah yang berbeda.

Tantangan di Praktik Mandiri Bidan

Selain soal distribusi, Tempat Praktik Mandiri Bidan sebagai salah satu pilar fasyankes primer juga masih menghadapi tantangan operasional: ketidakteraturan kehadiran bidan akibat rangkap tugas, minimnya alat kesehatan dasar seperti tensimeter dan timbangan bayi, ruang periksa yang tidak memadai, serta keterbatasan pelatihan berkelanjutan. Di wilayah terpencil, tantangan ini diperparah oleh kendala logistik dan minimnya dukungan tenaga medis lain sebagai rujukan saat terjadi komplikasi persalinan.

Masalah utama tenaga bidan Indonesia bukan soal jumlah, tetapi distribusi — kota besar kelebihan, wilayah terpencil kekurangan secara kronis.

Posisi HIFDI

Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) memandang Hari Bidan Nasional dan HUT ke-75 IBI sebagai momentum untuk menegaskan bahwa bidan adalah mitra setara dokter dalam ekosistem fasyankes primer, bukan sekadar tenaga pendukung. Maldistribusi tenaga bidan — sama seperti maldistribusi dokter umum yang berulang kali disoroti HIFDI — tidak akan terselesaikan hanya dengan menambah jumlah lulusan baru tanpa kebijakan penempatan dan insentif yang berpihak pada wilayah 3T dan Indonesia Timur.

HIFDI mendorong agar kredensialing BPJS Kesehatan bagi TPMB, dukungan alat kesehatan dasar, serta program pelatihan berkelanjutan bagi bidan di wilayah terpencil menjadi bagian dari satu kebijakan pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi — sejalan dengan upaya HIFDI mendorong pemerataan dokter primer di fasyankes seluruh Indonesia, bukan hanya konsentrasi tambahan tenaga kesehatan di kota besar yang sudah relatif terlayani.

Penutup

Di usia ke-75 IBI dan dalam bayang-bayang tema global "Satu Juta Lebih Bidan", pertanyaan paling mendasar bagi Indonesia bukan berapa banyak bidan yang akan dilahirkan tahun-tahun mendatang, melainkan ke mana mereka akan ditempatkan dan bagaimana mereka didukung untuk tetap bertahan di wilayah yang paling membutuhkan. Selamat Hari Bidan Nasional bagi seluruh bidan Indonesia, khususnya yang hari ini masih berjuang melayani ibu dan bayi di pelosok negeri.

Referensi
  • Tribunsumsel.com — "Tema Hari Bidan Nasional 2026, Peran Penting Bidan Lengkap Data Jumlah Bidan di Indonesia".
  • Tribunsumsel.com — "Sejarah Hari Bidan Nasional yang Diperingati Setiap 24 Juni" dan ulasan HUT ke-75 IBI.
  • International Confederation of Midwives (ICM) / Hari Bidan Sedunia 5 Mei 2026 — tema global "One Million More Midwives".
  • Kajian dan ulasan kebijakan praktik mandiri bidan — maldistribusi tenaga kebidanan kota besar versus wilayah terpencil/Indonesia Timur.