58 KLB Campak di 39 Kabupaten: Saat Cakupan Imunisasi Bolong, Fasyankes Primer Jadi Garis Terdepan

Angkanya berbicara sendiri: hingga minggu ke-8 tahun 2026, Indonesia mencatat 10.453 kasus suspek campak dengan 6 kematian, tersebar dalam 58 Kejadian Luar Biasa (KLB) di 39 kabupaten/kota yang melintasi 14 provinsi. Kemenkes bahkan sempat mengeluarkan peringatan khusus menjelang libur Lebaran, mendorong percepatan imunisasi ORI (Outbreak Response Immunization) di 102 kabupaten/kota — menargetkan anak usia 9 hingga 59 bulan.

Campak bukan penyakit baru. Vaksin campak sudah tersedia sejak 1963, dan Indonesia telah lama memasukkan imunisasi MR (Measles-Rubella) dalam jadwal imunisasi nasional. Ini membuat lonjakan KLB 2026 bukan sekadar krisis epidemiologis — ini adalah cermin dari kegagalan sistemik yang sudah berlangsung sejak pandemi COVID-19 mengganggu cakupan imunisasi rutin antara 2020 dan 2022, dan belum sepenuhnya dipulihkan.

Akar Masalah: Cakupan Imunisasi yang Tidak Pernah Benar-Benar Pulih

Selama pandemi, jutaan anak Indonesia melewatkan jadwal imunisasi dasar mereka. Posyandu tutup atau kunjungannya turun drastis, orang tua enggan membawa anak ke fasilitas kesehatan dari ketakutan tertular COVID-19, dan sumber daya puskesmas dialihkan untuk penanganan pandemi. Hasilnya adalah cohort anak yang kini berusia 3–6 tahun dengan status imunisasi tidak lengkap — dan mereka tersebar di seluruh Indonesia, terkonsentrasi di wilayah dengan akses fasyankes yang lebih lemah.

Kemenkes menargetkan cakupan imunisasi MR nasional minimal 95% agar tercapai kekebalan komunitas yang cukup untuk memutus rantai penularan campak. Realitasnya, data tahun 2024–2025 menunjukkan banyak kabupaten masih di bawah 80%, bahkan beberapa wilayah di Indonesia Timur masih di bawah 70%. Di situlah campak menemukan celahnya.

Campak tidak akan bisa di-eliminasi dengan imunisasi di 80% anak. Ia memerlukan cakupan minimal 95% — dan celah 15–20% itu, yang tampak kecil di atas kertas, sudah cukup untuk memicu KLB berulang.

Peran MTBS: Deteksi Dini yang Sering Terlambat

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah protokol yang seharusnya memastikan setiap anak yang datang ke puskesmas dengan demam dan ruam dievaluasi secara sistematis — termasuk kemungkinan campak. Namun dalam praktiknya, implementasi MTBS di lapangan masih jauh dari konsisten: beban kerja puskesmas yang tinggi, kekurangan tenaga terlatih MTBS, dan ketiadaan sistem peringatan dini yang terintegrasi menyebabkan kasus campak kerap terdeteksi terlambat — baru dilaporkan sebagai KLB setelah kasus menyebar ke lebih dari satu wilayah.

Deteksi dini berbasis MTBS yang berjalan baik seharusnya memungkinkan puskesmas menangkap sinyal awal: kelompok anak dengan demam-batuk-pilek-ruam dalam jarak waktu dan tempat berdekatan. Kumpulkan tiga kasus dalam satu minggu di desa yang sama — itu sudah cukup sebagai sinyal untuk memulai investigasi epidemiologis lokal dan ORI terbatas, jauh sebelum angka melonjak menjadi puluhan atau ratusan kasus KLB.

Klinik Pratama dan TPMD: Bagian dari Jaringan yang Sering Terlupakan

Diskusi tentang imunisasi di Indonesia hampir selalu berpusat pada puskesmas dan posyandu — dan memang keduanya adalah tulang punggung program imunisasi nasional. Namun klinik pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter (TPMD) juga melayani anak-anak yang datang dengan keluhan demam dan gejala saluran napas atas. Di sini, kewajiban pelaporan ke sistem surveilans nasional kerap tidak berjalan optimal: dokter di klinik pratama atau TPMD yang melihat kasus suspek campak tidak selalu memiliki prosedur jelas untuk melaporkannya ke dinas kesehatan setempat secara cepat.

Integrasi klinik pratama dan TPMD ke dalam sistem surveilans penyakit menular nasional — termasuk sistem pelaporan EWARS (Early Warning Alert and Response System) Kemenkes — adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lebih lama. Setiap fasyankes yang melayani pasien anak berpotensi menjadi titik deteksi awal KLB, bukan hanya puskesmas.

Posisi HIFDI

Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) memandang lonjakan KLB campak 2026 sebagai bukti bahwa pemulihan cakupan imunisasi pasca-pandemi belum tuntas — dan sistem surveilans penyakit menular di tingkat fasyankes primer masih memiliki celah serius yang perlu ditutup.

HIFDI mendorong tiga langkah konkret bagi anggota dan mitra fasyankes primer: pertama, aktif mengintegrasikan pemeriksaan status imunisasi anak ke dalam setiap kunjungan — bukan hanya saat kunjungan imunisasi rutin — sehingga anak dengan imunisasi tidak lengkap dapat diidentifikasi dan dijadwalkan kejar imunisasi; kedua, memperkuat pelatihan MTBS dan memastikan alur pelaporan kasus suspek penyakit berpotensi KLB ke dinas kesehatan setempat berjalan konsisten dan bukan opsional; dan ketiga, mendorong integrasi klinik pratama dan TPMD ke dalam platform EWARS Kemenkes agar sinyal KLB dapat terdeteksi lebih awal dari jaringan yang lebih luas.

Campak adalah penyakit yang sepenuhnya bisa dicegah. Bila 2026 masih mencatat puluhan KLB, pertanyaannya bukan soal ketersediaan vaksin — melainkan soal sistem yang seharusnya memastikan vaksin itu sampai ke setiap anak, termasuk yang paling sulit dijangkau.

Penutup

Lonjakan kasus campak 2026 adalah pengingat keras bahwa sistem imunisasi bukanlah program yang bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan aktif dari jaringan fasyankes primer. Setiap puskesmas, klinik pratama, dan TPMD yang melayani anak-anak adalah bagian dari sistem pertahanan yang sama — dan celah di satu titik bisa menjadi pintu masuk wabah di seluruh komunitas. Ini bukan hanya soal vaksin. Ini soal sistem yang terus berjaga.