93.200 Dokter "Kurang": Soal Jumlah atau Distribusi? HIFDI Urai Dua Masalah yang Tidak Bisa Dipilih Salah Satunya

Awal Juni 2026, Menteri Kesehatan RI menyampaikan pernyataan yang memicu perdebatan luas: Indonesia diperkirakan kekurangan 93.200 dokter umum pada tahun 2032. Angka itu dihitung dari proyeksi kebutuhan dokter umum nasional sebesar 255.420 orang, sementara pasokan yang tersedia hanya sekitar 162.220 — dengan lulusan baru hanya 12.000–14.000 per tahun. Pernyataan ini mendapat respons balik dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), yang berpendapat bahwa masalahnya bukan kurangnya jumlah dokter, melainkan distribusi lulusan yang tidak merata secara geografis.

Perdebatan antara dua kementerian ini mencerminkan ketegangan nyata dalam kebijakan tenaga kesehatan Indonesia: apakah solusinya memperbanyak dokter, atau mendistribusikan ulang dokter yang sudah ada? Bagi fasyankes primer — terutama puskesmas dan klinik di wilayah 3T — pertanyaan itu terasa mewah. Yang mereka rasakan sehari-hari adalah bangku periksa yang kosong, bukan debat angka di Jakarta.

Data di Balik Angka 93.200

Proyeksi Kemenkes bukan tanpa dasar. Rasio dokter per penduduk Indonesia saat ini berada di angka 0,47 per 1.000 penduduk — menempatkan Indonesia di peringkat 147 dunia dan kesembilan di ASEAN, jauh di bawah standar WHO sebesar satu dokter per 1.000 penduduk. Dengan populasi 278 juta jiwa, Indonesia idealnya membutuhkan lebih dari 278.000 dokter; jumlah yang tersedia masih jauh dari angka tersebut. Pada laju produksi saat ini, jarak itu tidak mungkin tertutup tanpa percepatan sistemik di jalur pendidikan kedokteran.

Perspektif Kemendiktisaintek juga tidak keliru. Data menunjukkan konsentrasi dokter yang sangat timpang: sekitar 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Di banyak wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T, satu puskesmas tidak memiliki satu pun dokter tetap — bukan karena dokternya belum lahir, tetapi karena tidak ada yang mau ditempatkan di sana. Dalam konteks ini, memproduksi lebih banyak dokter tanpa menyelesaikan masalah distribusi hanya akan menambah kepadatan dokter di kota, bukan di pelosok.

Dua Krisis yang Terjadi Bersamaan, Bukan Pilihan

Akar persoalannya adalah bahwa Indonesia menghadapi dua krisis tenaga dokter sekaligus, yang berlangsung di lapisan yang berbeda. Di tingkat nasional, ada defisit absolut: jumlah dokter yang ada tidak akan cukup memenuhi proyeksi kebutuhan 2032 bahkan jika distribusinya sempurna. Di tingkat wilayah, ada krisis maldistribusi akut: daerah-daerah yang paling membutuhkan dokter justru paling kekurangan, sementara kota besar relatif terlayani — bahkan jenuh di beberapa titik.

Memperlakukan keduanya sebagai pilihan "salah satu" adalah kesalahan analisis yang berpotensi menghasilkan kebijakan yang salah. Jika hanya fokus pada produksi dokter — memperbanyak fakultas kedokteran, mempercepat kelulusan — tanpa insentif distribusi yang kuat, hasilnya adalah lebih banyak dokter yang menumpuk di Jakarta dan kota besar. Sebaliknya, jika hanya fokus pada distribusi tanpa memperluas kapasitas produksi, maka angka defisit 2032 akan semakin dalam dan fasyankes primer di semua wilayah — bukan hanya 3T — akan kekurangan tenaga.

Memperdebatkan apakah masalahnya "jumlah" atau "distribusi" ibarat berdebat apakah pasien membutuhkan lebih banyak darah atau tekanan yang stabil — jawabannya: keduanya, dan tidak ada waktu untuk memilih.

Mengapa Fasyankes Primer Harus Jadi Pusat Perhatian

Dalam debat kebijakan makro ini, fasyankes primer — puskesmas, klinik pratama, dan praktik dokter umum mandiri — adalah pihak yang paling langsung merasakan dampaknya. Layanan kesehatan primer adalah garis pertama sistem JKN; tanpa dokter yang cukup dan terdistribusi merata di FKTP, beban akan otomatis bergeser ke rumah sakit rujukan, memperparah antrean dan menurunkan mutu layanan di seluruh sistem.

Program Nusantara Sehat, insentif daerah terpencil, dan skema penempatan dokter spesialis berbasis daerah memang sudah ada — tetapi skalanya masih jauh dari kebutuhan, dan keberlanjutan insentif sering kali bergantung pada anggaran daerah yang bervariasi. Di banyak kabupaten terpencil, dokter yang sudah ditempatkan pun memilih tidak memperpanjang kontrak karena minimnya dukungan fasilitas, perumahan, dan jaminan keselamatan kerja.

Posisi HIFDI

Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) menegaskan bahwa debat "jumlah vs. distribusi" seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari satu fakta mendasar: fasyankes primer di wilayah 3T dan Indonesia Timur membutuhkan dokter sekarang, bukan setelah 2032. Solusi jangka pendek — perbaikan insentif, percepatan penempatan, dan jaminan keamanan kerja bagi dokter di daerah — harus berjalan paralel dengan solusi jangka panjang berupa perluasan kapasitas pendidikan kedokteran yang terencana dan bermutu.

HIFDI mendorong pemerintah agar menetapkan target distribusi dokter yang mengikat per wilayah sebagai bagian dari akreditasi FKTP dan syarat kerja sama BPJS Kesehatan. Fasyankes yang tidak memiliki dokter tetap seharusnya mendapat penanganan darurat distribusi — bukan menunggu antrian kebijakan reguler. Pada saat bersamaan, ekspansi pendidikan dokter harus disertai kurikulum yang mempersiapkan dokter untuk praktik di konteks sumber daya terbatas, bukan hanya di rumah sakit tersier.

Rasio dokter 0,47 per 1.000 penduduk bukan sekadar angka statistik — ia mencerminkan jutaan pasien yang tidak terlayani dengan baik setiap harinya. HIFDI berkomitmen untuk terus mengadvokasi agar kebijakan tenaga kesehatan nasional tidak berhenti di perdebatan angka, tetapi bergerak menuju solusi konkret yang menjangkau fasyankes primer di setiap sudut Indonesia.

Penutup

Perdebatan Kemenkes-Kemendiktisaintek soal 93.200 dokter adalah tanda sehat bahwa isu tenaga kesehatan kini mendapat perhatian lintas kementerian. Namun perdebatan itu harus segera berujung pada satu hal: kebijakan terintegrasi yang menangani produksi dan distribusi dokter secara bersamaan, dengan fasyankes primer sebagai tolok ukur keberhasilannya. Selama puskesmas di pedalaman masih kosong tanpa dokter, debat angka di Jakarta belum selesai.