BPJS Kesehatan memastikan 135 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Batam dan Karimun siap melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini disampaikan dalam pemberitaan ANTARA News pada 22 Agustus 2026. Kesiapan ini menjadi kabar baik bagi akses layanan primer di wilayah tersebut, namun di balik angka tersebut, HIFDI mencatat adanya persoalan struktural yang tak kunjung usai: FKTP swasta kembali dibebani tanggung jawab besar tanpa dukungan yang sepadan.

Kesiapan FKTP: Antara Kapasitas dan Beban

Sebanyak 135 FKTP yang tersebar di Batam dan Karimun terdiri dari berbagai jenis fasilitas, mulai dari puskesmas, klinik pratama, hingga tempat praktik mandiri dokter. BPJS Kesehatan menyatakan seluruhnya telah memenuhi standar kontrak dan siap memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif bagi peserta JKN. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebagian besar dari FKTP tersebut adalah fasilitas swasta yang beroperasi secara mandiri.

Bagi FKTP swasta, kesiapan layanan bukan sekadar soal kesediaan sumber daya manusia dan alat kesehatan. Mereka harus menanggung sendiri biaya operasional, pemenuhan standar akreditasi, hingga pengadaan peralatan yang kerap kali tidak terjangkau jika hanya mengandalkan kapitasi. Sementara itu, FKTP pemerintah mendapatkan sokongan dari APBN, hibah, dan pengadaan alat secara terpusat. Ketimpangan ini membuat FKTP swasta harus bekerja ekstra untuk memenuhi standar yang sama, tanpa dukungan yang setara.

Dampak Nyata bagi Layanan Primer

Kondisi ini berdampak langsung pada mutu layanan yang bisa diberikan. FKTP swasta di Batam dan Karimun, misalnya, harus berinovasi untuk tetap bertahan di tengah keterbatasan. Beberapa di antaranya mungkin harus membatasi jenis layanan atau memperpanjang antrean karena keterbatasan alat dan tenaga. Padahal, sebagai garda terdepan JKN, FKTP seharusnya menjadi pintu masuk yang mudah diakses dan berkualitas bagi seluruh peserta.

Lebih jauh, ketimpangan ini juga berpotensi menciptakan disparitas kualitas layanan antara FKTP milik pemerintah dan swasta. Padahal, dalam sistem JKN, seluruh FKTP terikat pada kontrak dan standar yang sama. Jika dukungan tidak merata, maka mutu layanan pun tidak akan merata. Hal ini tentu merugikan peserta JKN yang berada di wilayah dengan dominasi FKTP swasta, seperti di Batam dan Karimun.

Beban yang setara harus diimbangi dengan dukungan yang setara, bukan sekadar kesiapan di atas kertas.

Posisi HIFDI

HIFDI menegaskan bahwa kesiapan 135 FKTP di Batam dan Karimun adalah bukti komitmen layanan primer, namun pemerintah dan BPJS Kesehatan tidak boleh berhenti pada angka. HIFDI menuntut tiga hal konkret: pertama, pemerataan dukungan pendanaan dan sarana prasarana bagi FKTP swasta, baik melalui skema bantuan langsung maupun insentif khusus; kedua, keterlibatan asosiasi FKTP dalam setiap perumusan kebijakan yang berdampak pada layanan primer, termasuk penyesuaian tarif kapitasi dan regulasi teknis; ketiga, transparansi data dan evaluasi berkala terhadap kesenjangan dukungan antara FKTP pemerintah dan swasta.

Penutup

Kesiapan 135 FKTP di Batam dan Karimun adalah langkah positif, tetapi tanpa keberpihakan yang nyata, FKTP swasta akan terus berjalan di atas tali. HIFDI akan terus mengawal agar layanan primer tidak lagi menjadi anak tiri dalam sistem JKN, melainkan hulu yang benar-benar diperkuat.

Referensi