InfoPublik.id, 28 Agustus 2026, kembali mengangkat pentingnya alur rujukan JKN yang dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dalam sistem JKN, FKTP berperan sebagai pintu masuk dan penjaga gerbang (gatekeeper) layanan kesehatan. Namun, di balik peran strategis ini, HIFDI mencatat adanya ketimpangan sistematis: FKTP swasta menanggung beban kepesertaan yang besar, tetapi hampir selalu berada di luar skema penguatan pemerintah.

Peran Krusial FKTP dalam Rujukan Berjenjang

Alur rujukan JKN dirancang berjenjang: peserta harus memulai dari FKTP, baik klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, maupun puskesmas. Dokter di FKTP berwenang menentukan perlu tidaknya rujukan ke fasilitas lanjutan. Hal ini menjadikan FKTP sebagai filter utama yang mengendalikan biaya dan mutu layanan JKN. Tanpa FKTP yang kuat, sistem rujukan akan macet: antrean di rumah sakit membeludak, biaya membengkak, dan peserta terlantar.

Sayangnya, peran sebesar itu tidak diimbangi dukungan yang setara. FKTP swasta, misalnya, harus memenuhi standar akreditasi, menyediakan sarana prasarana, dan membayar tenaga kesehatan dari biaya sendiri. Sementara itu, program penguatan seperti APBN, hibah, atau pengadaan alat hampir selalu menyasar fasyankes milik pemerintah. Akibatnya, FKTP swasta beroperasi dengan beban ganda: memenuhi kontrak yang sama dengan fasyankes pemerintah, tetapi tanpa subsidi silang dari negara.

Dampak Konkret pada Layanan Primer

Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas layanan. Banyak klinik pratama yang kesulitan memperbarui peralatan medis, memperluas ruang tunggu, atau meningkatkan kapasitas laboratorium. Padahal, semakin baik fasilitas FKTP, semakin banyak kasus yang bisa ditangani di tingkat primer, sehingga rujukan ke rumah sakit hanya untuk kasus yang benar-benar membutuhkan. Jika FKTP terus terpinggirkan, pasien akan dirugikan: mereka harus antre lebih lama, dirujuk dengan kondisi yang lebih berat, atau bahkan memilih langsung ke rumah sakit karena tidak percaya pada layanan primer.

Data dari InfoPublik.id menegaskan bahwa alur rujukan yang benar adalah kunci efektivitas JKN. Namun, tanpa penguatan FKTP, alur tersebut hanya menjadi prosedur administratif yang membebani pasien dan dokter. HIFDI menilai, sudah saatnya pemerintah melihat FKTP sebagai hulu layanan yang harus diperkuat, bukan sekadar pelengkap dalam sistem JKN.

Beban setara, dukungan timpang: FKTP menanggung kontrak yang sama, tetapi biaya pemenuhannya ditanggung sendiri.

Posisi HIFDI

HIFDI mendesak pemerintah untuk mengubah paradigma: layanan primer adalah fondasi JKN, bukan pelengkap. Pertama, perlu kebijakan afirmatif yang memasukkan FKTP swasta dalam skema penguatan sarana prasarana, seperti bantuan alat kesehatan atau insentif akreditasi. Kedua, evaluasi ulang sistem kapitasi agar mencerminkan beban kerja riil FKTP, termasuk biaya operasional yang terus naik. Ketiga, pastikan program transformasi kesehatan, termasuk digitalisasi SATUSEHAT, menjangkau FKTP swasta secara setara, bukan hanya fasyankes pemerintah.

Penutup

Alur rujukan JKN yang dimulai dari FKTP adalah desain yang benar, tetapi hanya akan berhasil jika FKTP diperkuat secara nyata. HIFDI akan terus mengawal kebijakan ini dengan data dan suara kolektif, karena layanan primer adalah hulu kesehatan bangsa. Sudah saatnya pemerintah mendengar: jangan biarkan FKTP berjuang sendiri.

Referensi